KATA MEREKA: JAKARTA, Wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 2025 kembali hangat diperbincangkan. Namun, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar memberikan pandangan yang berbeda. Beliau menilai bahwa meliburkan sekolah selama sebulan penuh kurang efektif dan tidak perlu.
"Puasa tidak menghalangi kita untuk tetap produktif," ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (11/1/2025). Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk belajar.
"Saya kira tidak perlu ya. Karena libur Ramadhan itu belum jelas konsepnya. Tidak perlu libur, tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua kegiatan," kata Cak Imin.
Lebih lanjut menurut Cak Imin, meliburkan sekolah selama 40 hari terlalu lama. "Bukan hanya kelamaan wacana libur itu, puasa itu seperti kebiasaan sehari-hari, jangan dibedakan," kata Muhaimin Iskandar.
Disisi lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan belum ada pembahasan lebih detail terkait libur sekolah selama bulan puasa, dan hal tersebut masih hanya berupa wacana di Kementerian Agama, belum berupa keputusan.
Oleh karena itu, Abdul Mu’ti - pun belum tahu apakah wacana tersebut akan dibahas di tingkat kementerian koordinator atau langsung dibahas di bawah presiden.
Seperti diketahui, wacana untuk meliburkan kegiatan pendidikan selama bulan Ramadhan kembali mengemuka sebab kebijakan libur di bulan suci Muslim itu juga pernah dilaksanakan di era pemerintahan mendiang Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa rencana libur nasional selama Ramadhan masih dalam tahap diskusi dan belum menjadi keputusan resmi. Meskipun demikian, kebijakan libur saat Ramadhan tetap berlaku di beberapa lembaga pendidikan Islam, seperti pondok pesantren.
Menurut Nasaruddin, kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa dan guru dalam menjalankan ibadah puasa dan kegiatan keagamaan lainnya selama Ramadhan. Namun, keputusan akhir tentang libur nasional masih menunggu pertimbangan dan koordinasi dengan kementerian terkait.
Comments