Kata Mereka: Surabaya - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan siap membantu memberikan data yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD tahun anggaran 2019-2022, pasca kantor Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur diubek-ubek selama 7 jam oleh KPK.
"Ya, kita ikuti saja prosesnya. Itu kan bagian dari mencari data. Pak Sekda dan kepala biro nya membantu semua data dan informasi yang dibutuhkan KPK untuk kelancaran penyidikan dan seterusnya," terang Adhy saat di tmemui di kantor negara Grahadi Jumat (16/08).
Terkait dibawanya satu koper merah oleh pihak KPK, Adhy mengaku belum mengetahui secara pasti data tahun berapa yang dicari KPK. "Saya belum tahu, belum ada laporan," katanya.
Selain itu, Adhy menyatakan juga belum mengetahui apa saja yang dibawa oleh pihak KPK. Dia mengemukakan belum berkomunikasi dengan Kepala Biro Kesra Jatim.
"Saya belum tahu. Yang jelas tadi ada laporan penggeledahan. Mencari data dokumen yang dibutuhkan dalam rangka untuk melengkapi penyidikan," ujarnya kepada awak media.
Kata Mereka : Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah ruang kantor Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada jumat(16/08) sejak pukul 09.00 wib, yang terletak lantai 5 Gedung Setda Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berjaga di dekat lift dan melarang awak media untuk masuk.
Usai melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jatim sekitar pukul 16.05 WIB. petugas KPK yang terdiri dari delapan petugas dan dua aparat kepolisian keluar dengan membawa satu koper berwarna merah. (Red)
Comments