Kata Mereka:, Surabaya, Drama perentasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang menyebabkan gangguan layanan dan juga mengunci data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tersimpan di PDNS, mendapatkan angin segar.
Pasalnya sang hacker yang menggunakan nickname Brain Cipher akan memberikan kunci enkripsi secara gratis untuk membuka akses data Pemerintah Indonesia yang selama ini 7 hari ini disandera.
Para perentas berjanji merilis kunci enkripsi tersebut pada Rabu, (3/7/2024) sebagaimana diumumkan dalam blog mereka di sebuah situs dark web bernama Ransomware Live. Kelompok ini menegaskan bahwa serangan mereka tidak bermuatan politik, melainkan semata-mata merupakan aksi ransomware yang bertujuan meminta tebusan.
“Hari Rabu ini, kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS 2) kepada Pemerintah Indonesia secara gratis. Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten," ujar Brain Cipher.
"Serangan kami tidak melibatkan isu politik, dan murni merupakan ransomware yang meminta tebusan seperti biasanya. Kami meminta maaf kepada publik atas semua yang terjadi, dan kami juga meminta publik paham bahwa keputusan ini kami buat secara independen, tidak dipengaruhi oleh siapa pun," Kata Mereka.
Di akhir postingannya, Kata Mereka: Brain Cipher membuka donasi sukarela bagi para hacker dan berjanji akan merilis kunci enkripsi PDNS 2 pada Rabu besok. "Kami membuat dompet Monero untuk sumbangan, kami berharap pada Rabu nanti kami mendapatkan sesuatu (imbalan). Dan kami ulangi lagi: kami akan memberikan kunci secara gratis dan atas inisiatif kami sendiri," tulis mereka.
FYI Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara PDNS 2 pertama kali terdeteksi pada Senin (17/6/2024).
Akibat serangan ini, sebanyak 210 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, turut terdampak, dengan gangguan terparah terjadi pada pelayanan keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang down kurang lebih selama tujuh hari.
Rieke Diah Pitaloka anggota DPR RI Fraksi PDIP, turut angkat suara terkait pembobolan tersebut melalui akun tik tok pribadinya.
"Kan apa kubilang, saran dari hacker tambah anggaran. Jadi teringat sama ACAI atau Asosiasi Calo Anggaran Indonesia," sentil Rieke dalam video yang diunggah dirinya melalui akun TikTok @riekediahp_official.
Sebelumnya, ia juga menyentil anggaran back-up Pusat Data Nasional dan jatah APBN Kominfo yang telah diberikan Menteri Keuangan dengan total Rp 4,9 Triliun.
"Kata Menteri Keuangan: Kominfo dapat jatah APBN 2024 total 4,9T dan Pusat Data Nasional (PDN) 700M, duit segitu nggak termasuk anggaran back-up data ya? Bocor data kok bisa pas mau keputusan APBN 2025 yak," tulis Rieke dalam unggahan videonya.
Menurut kalian, apa pemerintah kita perlu rekrut Hacker juga gak guys ?
Lucu
Lucu lucu