Kata Mereka: Surabaya - Dugaan adanya praktik mark up anggaran konsumsi untuk para atlet dan kontingen dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) ramai di media sosial.
Dugaan tersebut bukan tanpa dasar, pasalnya dalam gelaran PON ke XXI di Aceh - Sumut makanan yang disajikan jauh dari kata standard dan terkesan ala kadarnya.
Seharusnya pihak penyelenggara ajang olahraga terbesar di Indonesia ini bisa melakukan persiapan lebih matang. Mulai dari fasilitas pertandingan hingga konsumsi bagi pihak-pihak yang terlibat.
Menurut alfian Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dengan anggaran Rp. 30,8 milyar dengan rincian per porsi atlet Rp.50.900 dan untuk snack di bandrol Rp. 18.900 yang memakan total anggaran sebesar Rp. 11,4 miliar, makanan yang disajikan sangat tidak layak untuk para atlet, padahal harga standard nasi yang layak di Aceh hanya Rp.30 ribu dan snack Rp. 10 ribu.
“ Dengan total anggaran Rp. 42 miliar menunjukan adanya potensi mark up harga sejak perencanaan. Meskipun tidak dalam kontek korupsi, harga yang ditetapkan jauh di atas standar Aceh,” terang Alfian.
Bukan hanya tidak standard, dikutip dari Instagram @JawaPos, ditemukan ada makanan yang basi dan sayur yang berulat juga disajikan untuk para atlet dan kontingen, masalah lain yang disoroti adalah keterlambatan penyaluran konsumsi kepada para peserta PON.
Oleh karena itu Alfian meminta BPKP Aceh untuk melakukan audit ìnvestigasi terhadap dugaan mark up Anggaran konsumsi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tersebut.
Lebih lanjut Alfian juga mencurigai adanya oermainan tender, pasalnya pemenang lelang dalam pengadaan konsumsi tersebut beralamat di Jakarta namun dalam prakteknya konsumsi untuk para atlet dan kontingen di kelola oleh pihak yang ada di Aceh. (Red)
Comments